Perombakan Kabinet,
Bumbu Koalisi Hambar
Oleh ZAINAL ARIFIN MOCHTAR
Sebuah harapan dari pemerintahan yang benar-benar mampu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Suatu pemerintahan yang benar-benar efektif mengurus warganya, bukan pemerintahan yang membuat warganya rebut dan ribet aibat korupsi dan mafia peradilan yang dijalankan oleh actor-aktor berwajah Negara.
Siapapun juga sadar dan paham bahwa wajah Kemenpora dan Kemdiknas adalah wajah hampir semua kementrian. Masih ada Kemdiknas, Kemkes, dan Kemhub yang bau tidak sedapnya sedang diendus oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Wajar, tanpa bermaksud pesimistif, sulit untuk menaruh optimism berlebih kepada kementrian-kementrian yang rajin bermain mata dengan politisi dan pengusaha untuk merampok uang Negara.
Hal inilah yang paling tidak ikut melatari berbagai isu tentang kemungkinan Presiden SBY merombak kabinetnya.
TIPUAN KOALISI
Jika mengasumsikan persoalan koalisi sebagai penghalang seorang kepala pemerintahan untuk mengambil hal yang penting dan berguna untuk rakyat, maka sama dengan mengatakan bahwa Presiden SBY dan Partai Demokrat adalah orang yang sudah berperilaku baik dan berjuang untuk Negara ini, tetapi sayangnya partai-partai lainlah yang serakah dan memaksa Presiden kearah tidak bisa menjalankan apa yang diinginkan.
Tentu saja ini jebakan kesinambungan yang agak sesat. Sebab, faktanya, partailah yang merecoki dan membunuh perbaikan Negara ini dan itu dibiarkan oleh Presiden. Kenapa disebut pembiaran ? karena SBY jauh lebih memikirkan kursinya dibandingkan dengan mengambil langkah luar biasa memihak rakyat meski berpotensi melawan partai politik. Ia lalu membiarkan dirinya ditutupi oleh kepentingan para elite partai politik beserta koalisinya.
Pada saat yang sama, menyalahkan koalisi berarti menegasikan kewajiban Presiden agar berpikir cepat dan tegas guna mengambil keputusan untuk kepentingan masyarakat. Akan tetapi yang terjadi justru Presiden lebih banyak berpikir pada aspirasi politik dibandingkan dengan aspirasi public. Pun ketika berpikir aspirasi public, maka itu dipilih berdasarkan aspirasi politik.
BUMBU PENYEDAP
Melihat praktik cara kepemimpinan dan pengambian keputusan selama ini, sulit untuk percaya bahwa perombakan kabinet akan diambil secara cepat denagn memperhitungkan kepentingan rakyat. Ketakutan berhadapan lansung dengan partai politik membuat presiden paling tinggi hanya menjadikannya sebagai bumbu penyedap jika koalisi mulai terasa hambar. Dengan adanya perombakan kabinet,diharapkan koalisi yang hambar tetap ada rasa meskipun dengan sangat terbatas.
Jika boleh berharap, momentum perombakan kabinet kali ini hendaknya dijadikan lompatan untuk memperbaiki semua hal dalam konteks pemerintahan memperbaiki diri, termasuk pengambilan keputusan yang lebih tegas. Itulah harapan yang ditumpukan kepada seorang presiden yang terpilih dengan dukungan penuh, kiranya tegas demi agenda perbaikan bangsa. Kita memang butuh presiden yang berani tegas, siapapun menterinya, tanpa peduli ia berasal dari partai mana dan menjadi anggota koalisi atau tidak.
Dan itu diawali dengan perombakan kabinet yang tepat, tentu saja dengan pertimbangan demi rakyat, bukan demi parti koalisi, apalagi sekedar jadi bumbu penyedap koalisi.
ZAINAL ARIFIN MOCHTAR
Pengajar Ilmu Hukum di Fakultas Hukum UGM; Direktur puKAT UGM Korupsi FH UGM
